BSIP JATIM HADIRI SHARING SESSION PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Bertempat di Aula Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat (BSIP TAS), BSIP Jawa Timur menghadiri undangan Sharing Session Pembangunan Zona Integritas (ZI), Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Sistem Pengawasan Intern (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diselenggarakan pada 7 Agustus 2024. Acara tersebut dihadiri oleh Putu Bagus Daroini, SP.,M.Si selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha didampingi Tim Pengelola Zona Integritas BPSIP Jawa Timur.
Dalam sambutannya Kepala BSIP TAS, Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat mendorong UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian untuk semakin baik melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Dr. Andy Wijanarko menekankan pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Ir. YB. Kuncoro Eko Pratanto, M.M, menambahkan bahwa pembangunan Zona Integritas dimulai dari penerapan Sistem Pengendalian Intern. Adapun tujuan nya adalah untuk pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien, ekonomis hingga terwujudnya Laporan Keuangan yang Handal.
Dalam acara tersebut, Narasumber dari Itjen Kementerian Pertanian, Dr. Heni Nugraha, SE., M.M., memaparkan materi mengenai pembangunan Zona Integritas, pelaksanaan SPIP, dan SPI KPK. Diharapkan, melalui acara Sharing Session ini, proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada UK/UPT Kementerian Pertanian SeMalang Raya dapat berjalan dengan baik dan sukses, serta memungkinkan terjadinya berbagi pengalaman dan pertukaran informasi dari satuan kerja yang telah berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM.
Acara ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat komitmen dan sinergi antar unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan integritas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik.