Dalam rangka meningkatkan koordinasi serta mempererat silaturahmi antar anggota, diadakan kegiatan Sarasehan Anggota Himpunan Produsen Pedagang Benih (HPPB)

Dalam rangka pelaksanaan Seminar Benih Lokal untuk Konservasi Plasma Nutfah dan Kemandirian Benih Berbasis Keputusan Menteri Pertanian, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan serta memperkuat pemahaman dan implementasi kebijakan Kementerian Pertanian terkait konservasi plasma nutfah dan penguatan kemandirian benih lokal, melalui dialog antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan komunitas petani.

Implementasi Kegiatan ICARE telah memasuki fase penting dalam siklus pengelolaan proyek. Sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kepada Pemerintah dan Bank Dunia, serta untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaporan keuangan, dan pelaporan kinerja program, diperlukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tahunan yang terstruktur, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, perlu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait fungsi sertifikasi benih pada BRMP serta Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). 

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Semester II Tahun Anggaran 2025 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta menindaklanjuti Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B-8186/KU.140/A.4/12/2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian Periode Tahunan TA 2025, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) menyelenggarakan Workshop Verifikasi dan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA 2025

Komite II DPD RI sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPD RI yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, saat ini sedang menyusun Revisi Rancangan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Menindaklanjuti hal tersebut, untuk mendapatkan masukan dan pandangan yang lebih komprehensif, Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kunjungan kerja tersebut  dilakukan dalam bentuk dialog dengan para pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan adanya pengalihan tugas dan fungsi Penyuluh Pertanian dari daerah ke pusat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalihan Penyuluh Pertanian menjadi ASN Pusat, DPDP Perhiptani Kab. Pamekasan menyelenggarakan kegiatan Temu Teknis Penyuluh Pertanian “Satu Tanah Pengabdian, Semangat Baru untuk Pertemuan“ sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Instruksi Presiden tersebut dengan tetap menjaga sinergitas dan koordinasi pusat dan daerah dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan

Sehubungan dengan Surat Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak K/L Kementerian Keuangan Nomor UND-13/AG.7/2026 Tanggal 12 Januari 2026 Hal Undangan Koordinasi Penelahaan Rencana PNBP TA 2027, diharapkan unit kerja pada Eselon I berpartisipasi pada Koordinasi Penelahaan Rencana PNBP TA 2027 yang dilaksanakan secara daring 

Dalam rangka mempertahankan capaian swasembada pangan nasional dan pencapaian target strategis pertanian T.A 2026, Kementerian Pertanian melaksanakan Rapat Koordinasi Serap Gabah 2026, dengan agenda: Persiapan Serap Gabah tahun 2026, Percepatan Kawasan Swasembada Pangan Papua Selatan, Hilirisasi Peternakan, dan Penghargaan Swasembada Pangan

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Pertanian untuk pencapaian target luas tanam bulan Januari 2026, disampaikan bahwa luas tanam padi bulan Januari sampai dengan 7 Januari 2026 masih rendah. Terkait hal tersebut diselenggarakan pertemuan secara daring dengan agenda penyampaian target dan strategi pencapaian LTT Januari 2026