Dalam rangka identifikasi kolaborasi dan fasilitasi pemangku kepentingan publik-swasta
guna pelaksanaan koordinasi dan sampling di lokasi PIU ICARE Provinsi Jawa Timur,
maka BRMP Pengelola Hasil sebagai pelaksana Subkomponen A.1.D: Pengembangan
Platform Pemangku Kepentingan Publik-Swsta (Public Private Partnership) ICARE perlu
melakukan sampling penggalian kebutuhan berupa identifikasi kolaborasi/fasilitasi
pemangku kepentingan publik–swasta.

Sebagai perusahaan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengembangkan produk pengurang pestisida (reduktan), PT Pandawa Agri Indonesia terus berupaya menghadirkan berbagai inisiasi dalam bidang agrikultur, termasuk salah satunya Agri-Environmental Scheme (AES) atau pemberdayaan petani padi Banyuwangi melalui pengembangan skema insentif berbasis praktik pertanian berkelanjutan 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 0019/HK.540/C/07/2026 Tanggal 28 Juli 2026 tentang Pelepasan Varietas Sukma Sebagai Varietas Unggul Tanaman Padi di Sawah, maka bersama ini kami akan melaksanakan Focus Disscution Group (FGD) guna mendukung pengembangan padi varietas sukma 

Dalam rangka mendukung penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium
lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), akan dilaksanakan
koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan Laboratorium Mutu Beras, Laboratorium Mutu
Benih, Laboratorium Tanah, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), pelatihan serta
pemenuhan akreditasi laboratorium.

Sehubungan dengan pelaksanaan dua kegiatan Competitive Grant Integrated Corporation
of Agricultural Resource Empowerment (CG ICARE) komoditas mangga yang diusulkan
oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika untuk Tahun Anggaran 2026

Dalam rangka sosialisasi aplikasi pelaporan PM-AAS menggunakan aplikasi sipmaas.agroklimat.id

Dalam rangka mendukung percepatan kegiatan pengembangan kawasan tebu tahun 2026

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Badan
Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dipandang perlu untuk melaksanakan evaluasi
secara berkala.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertanian Nomor 2741/Kpts./KP.010/A/07/2026 tentang Perubahan Lampiran Peta
Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian, bersama ini disampaikan bahwa Badan
Perakitan dan Modernisasi Pertanian akan melaksanakan Sosialisasi terkait Peta
Jabatan lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Dalam rangka rekonsiliasi data program Pertanian Modern–Advanced Agricultural
System (PM-AAS) antara Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Pusat
Penyuluhan Pertanian dan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, guna
memperoleh data yang akurat, mutakhir dan selaras sebagai dasar pelaporan dan
pengambilan kebijakan